Onenews || Lhokseumawe — Kebijakan distribusi beras Perum Bulog Kanwil Aceh menuai kritik setelah diketahui 4.000 ton beras dikirim ke Provinsi Sumatera Utara di tengah lonjakan harga beras di Aceh. Data dari sejumlah media lokal dan Antara menunjukkan harga beras di pasaran Aceh mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir, memicu pertanyaan publik soal prioritas distribusi dan ketersediaan stok untuk warga lokal.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional per 11 Agustus 2025, harga rata-rata beras premium nasional mencapai Rp16.054 per kilogram, naik 7,7 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.900. Sementara harga beras medium berada di Rp14.087 per kilogram, atau 12,7 persen di atas HET Rp12.500.

Di Aceh, data Bapanas per 6 Agustus 2025 mencatat harga beras premium Rp16.490 per kilogram dan beras medium Rp15.499 per kilogram, jauh di atas HET zona II sebesar Rp13.100 per kilogram. Padahal, pada 12 Juli 2025 harga beras premium di Aceh masih di Rp15.570 dan beras medium Rp14.326 per kilogram.

Diki Anaya, mahasiswa Universitas Malikussaleh, menilai pengiriman 4.000 ton beras ke Sumut pada saat harga di Aceh naik patut diaudit secara transparan.

“Publik berhak tahu apakah kebijakan ini sudah memprioritaskan kebutuhan daerah. Jika terbukti memicu kelangkaan atau kenaikan harga, pejabat terkait di Kanwil Bulog Aceh layak dicopot,” tegasnya.

Ia juga mendesak Pemerintah Aceh tidak bersikap pasif. Menurutnya, pemerintah daerah harus memperketat pengawasan terhadap Bulog agar distribusi beras tidak mengorbankan kepentingan rakyat Aceh.

“Kedaulatan pangan adalah soal keberpihakan. Saat rakyat Aceh membeli beras dengan harga tinggi, setiap butir beras yang keluar dari provinsi ini harus bisa dipertanggungjawabkan,” tutup Diki.