Onenews|| Aceh Timur Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si meresmikan secara simbolis pembangunan hunian sementara (huntara) yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gampong Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari.
Peresmian ini menjadi langkah awal percepatan penanganan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Timur. Dalam sambutannya, Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi kepada BNPB dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi membantu masyarakat terdampak.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Isro dan jajaran BNPB. Kolaborasi ini telah mendorong percepatan pembangunan hunian sementara, khususnya di Kecamatan Pante Bidari dan kecamatan terdampak lainnya,” ujar Al-Farlaky.
Bupati menjelaskan, pembangunan huntara akan dilaksanakan di 19 kecamatan terdampak banjir di Aceh Timur. Setelah tahapan hunian sementara rampung, pemerintah bersama BNPB akan melanjutkan program pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat korban bencana.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Al-Farlaky juga meresmikan rumah contoh huntara insitu, yakni hunian sementara yang dibangun di atas lahan milik warga atau di lokasi rumah korban sebelumnya.
“Huntara yang berada di belakang saya ini merupakan huntara insitu, dibangun di tanah masing-masing warga korban bencana,” jelasnya.
Al-Farlaky turut mengajak aparatur gampong, camat, serta tokoh masyarakat untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Ia menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pendataan penerima bantuan.
Guna memastikan bantuan tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan membentuk tim verifikasi lintas sektor yang melibatkan mahasiswa teknik, BNPB, BPBD, kejaksaan, serta kepolisian.
“Tim ini dibentuk agar setiap bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Hak masyarakat akan tetap diberikan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Pengarah BNPB Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud dalam laporannya menyebutkan, jumlah rumah rusak berat di Aceh Timur mencapai 3.843 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.413 unit masuk dalam skema penanganan hunian sementara.
“Sebanyak 2.594 unit huntara akan dibangun. Sementara 600 unit dibangun langsung oleh BNPB. Sisanya akan dibangun oleh Danantara dan saat ini masih dalam proses,” ujar Isro.
Ia juga menjelaskan, bagi warga yang belum bersedia menempati huntara, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Hingga kini, 430 data penerima DTH telah dinyatakan valid, dengan 200 di antaranya sudah ditransfer ke rekening penerima.
Isro mengungkapkan, Kecamatan Pante Bidari menjadi wilayah dengan jumlah rumah rusak berat terbanyak, mencapai 1.541 unit. Disusul Kecamatan Rantau Peureulak sebanyak 391 unit dan Kecamatan Serbajadi sebanyak 330 unit.
“Data ini cukup memprihatinkan. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Timur, kami optimistis seluruh persoalan dapat diselesaikan secara bertahap,” pungkas Isro.
