Onenews|Aceh Timur – Upaya pemulihan pascabencana banjir di Aceh Timur diwarnai dinamika politik yang dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi penanganan korban. Di tengah kondisi ekonomi lokal yang belum stabil, muncul berbagai narasi liar yang menyasar Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.
Sejumlah pihak menilai, gerak cepat pemerintah daerah dalam merespons bencana, termasuk kehadiran langsung bupati di titik-titik pengungsian, sempat menuai apresiasi publik. Namun, situasi tersebut berubah ketika isu-isu yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana mulai beredar luas, terutama di ruang digital tanpa dasar fakta yang jelas.
Perwakilan Koalisi Pemuda Aceh (KPA), Nanda Rizki, menilai terdapat kejanggalan dalam pola penyebaran isu tersebut. Ia menduga ada upaya sistematis untuk mereduksi citra kepala daerah di tengah meningkatnya kepercayaan publik.
“Ini bukan kritik biasa. Polanya sistematis dan muncul ketika citra kepala daerah meningkat karena kerja lapangan saat banjir. Patut diduga ada upaya mereduksi marwah politik bupati,” ujar Nanda, Kamis (24/4/2026).
Menurutnya, serangan opini dimulai dari percakapan informal di masyarakat, seperti di warung kopi, yang kemudian berkembang menjadi narasi publik melalui media sosial. Ia menyebut pola tersebut sebagai cara lama dalam membentuk persepsi negatif.
“Ketika bupati aktif bekerja dan mendapat perhatian publik, hal itu dianggap tidak menguntungkan pihak tertentu, lalu muncul serangan terhadap marwahnya,” katanya.
Nanda mengingatkan bahwa dalam situasi bencana, penyebaran informasi tanpa verifikasi justru memperkeruh keadaan dan mengalihkan fokus dari kebutuhan utama masyarakat terdampak.
“Fokus kita seharusnya pada pemulihan. Jangan sampai energi publik habis untuk perdebatan yang dikonstruksi oleh kepentingan elit,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan kritik berbasis fakta dengan opini yang mengarah pada fitnah. Menurutnya, mekanisme formal harus digunakan jika terdapat dugaan pelanggaran, bukan melalui pembentukan opini liar.
“Politik boleh berjalan, tetapi tidak dengan cara yang merusak. Jika ada dugaan pelanggaran, uji melalui mekanisme yang ada. Jangan membangun asumsi yang menyesatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nanda menyoroti cepatnya arus informasi di era digital yang kerap melampaui proses verifikasi. Kondisi ini, menurutnya, berisiko menggeser empati publik terhadap korban menjadi konsumsi sensasi politik.
“Aceh, khususnya Aceh Timur, tidak membutuhkan kegaduhan tambahan. Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan kolektif terhadap kerja pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak banjir,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum jelas kebenarannya.
“Jangan biarkan kerja nyata kepala daerah tertutup oleh produksi isu yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat sudah bisa menilai sendiri,” tutupnya
