Onenews|| Aceh Timur— Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyatakan akan menelusuri dan mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi dalang di balik penyebaran informasi hoaks terkait tuduhan perselingkuhan dirinya dengan seorang bidan di Puskesmas Pante Bidari.
Pernyataan tersebut disampaikan Al-Farlaky menyusul beredarnya isu yang dinilai tidak berdasar dan mencemarkan nama baik dirinya sebagai kepala daerah. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar luas di media sosial tersebut adalah fitnah yang sengaja disebarkan untuk merusak reputasi pribadi maupun kredibilitas pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya menyerang pribadi saya, tetapi juga mencederai integritas pemerintahan yang sedang fokus bekerja untuk masyarakat, terutama dalam masa pemulihan pascabencana,” ujar Al-Farlaky dalam konferensi pers, Kami, (30/4/2026).
Menurutnya, upaya penyebaran hoaks tersebut tidak terlepas dari kepentingan tertentu yang ingin mengganggu stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Ia mengaku telah menginstruksikan tim hukum untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat ditempuh, termasuk membawa kasus ini ke ranah hukum.
Al-Farlaky juga menegaskan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, baik penyebar maupun yang diduga membiayai penyebaran informasi tersebut.
“Kami akan telusuri siapa yang memproduksi, menyebarkan, bahkan jika ada yang membiayai. Semua akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarluaskan informasi hoaks tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam menindak penyebaran informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
Di sisi lain, Al-Farlaky mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia meminta warga untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di media sosial.
Pengamat komunikasi publik menilai, maraknya penyebaran hoaks di tengah situasi daerah yang sedang fokus pada pemulihan pascabencana dapat memperkeruh suasana dan menghambat kinerja pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif semua pihak untuk menjaga ruang informasi tetap sehat dan akurat.
