Onenews || Aceh Timur – Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Timur mengaku kecewa setelah banyak pedagang yang terdampak banjir dilaporkan tidak lulus verifikasi sebagai penerima bantuan Presiden. Di sisi lain, muncul keluhan bahwa sejumlah pihak yang dinyatakan lulus verifikasi diduga bukan merupakan pelaku UMKM maupun pedagang yang terdampak langsung oleh bencana banjir.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pedagang korban banjir mengenai proses pendataan, kriteria penerima, serta mekanisme verifikasi yang digunakan dalam penyaluran bantuan tersebut.
Bagi para pedagang kecil yang terdampak banjir, bantuan pemerintah sangat diharapkan untuk membantu memulihkan usaha mereka. Banjir tidak hanya merendam tempat usaha, tetapi juga menyebabkan kerusakan barang dagangan, hilangnya modal, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.
Mereka berharap program bantuan tersebut benar-benar menyasar pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat bencana, terutama pedagang kecil yang kini berupaya bangkit kembali dengan kondisi ekonomi yang terbatas.
Sejumlah pedagang pun berharap pemerintah dan instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil verifikasi, termasuk alasan sebagian pedagang korban banjir dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Selain itu, diperlukan mekanisme klarifikasi dan pengaduan agar pedagang yang merasa memenuhi kriteria tetapi tidak lolos verifikasi dapat mengajukan keberatan dengan menyertakan bukti usaha maupun bukti dampak banjir.
Transparansi dalam pendataan dan verifikasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah. Proses pemeriksaan ulang juga diharapkan dapat memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Para pelaku UMKM Aceh Timur berharap pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar bantuan pemulihan ekonomi dapat dirasakan oleh pedagang yang benar-benar membutuhkan
